Ditjen PTPP Menerima Kunjungan Tenaga Ahli Materi ATR/BPN dalam rangka Inventarisasi Kebutuhan Kolaborasi dengan K/L Pembeda bersama seluruh Direktorat Teknis

- Penulis

Rabu, 11 Februari 2026 - 08:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 10 Februari 2026- Ditjen PTPP menerima Kunjungan Tenaga Ahli Menteri ATR / BPN dalam rangka Inventarisasi Kebutuhan Kolaborasi dengan K/L/Pemda bersama Seluruh Direktorat Teknis Ditjen PTPP

Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 202 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani. Rapat ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M. Unu Ibnudin, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi dan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan tim teknis Ditjen PTPP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat ini membahas tentang masing-masing kendala yang dihadapi dan apa saja yang dibutuhkan.
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (KT) tidak dapat berdiri sendiri; keberhasilannya mutlak bergantung pada pembangunan infrastruktur/PSU dari K/L dan Pemda. Program ini akan disinergikan dengan DAK PPKT (Bappenas, PU, PKP) untuk mendukung target nasional 3 Juta Rumah.

Baca Juga:  Nusron Wahid Sambut Positif Rencana Presiden Prabowo Bangun Gedung Umat di Eks-Kedubes Inggris

ZNT sebagai Referensi Tunggal, Untuk mengoptimalkan PAD dan sinkronisasi data, penggunaan ZNT dalam perpajakan daerah harus diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Mitigasi Risiko Pengadaan Tanah, perlu adanya panduan integratif lintas sektor untuk melindungi Kantor Pertanahan dari risiko dan tekanan tinggi dalam proses pengadaan tanah di lapangan.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat posisi Kementerian ATR/BPN sebagai penyedia data pertanahan yang akurat sekaligus memastikan program strategis nasional berjalan sesuai target.

#ditjenptpp
#sobatptpp
#pengadaantanahdanpengembanganpertanahan
#atrbpnupdate
#atrbpnkinilebibaik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Porkopimcam Bersama Polsek Kepenuhan Hulu dan TNI gelar apel siaga .Komitmen dan solid pencegahan Karhutla 2026.
Polsek Ujung Batu dan Forkopimcam Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026
LSM KOREK Riau soroti Dugaan Alih Fungsi Hutan, Miswan Minta Aparat Bertindak Tegas
Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tetapkan Wakil Bupati Indramayu Sebagai Tersangka, Rahmad Sukendar: Aspirasi Masyarakat Akhirnya Terjawab
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 07:22 WIB

Porkopimcam Bersama Polsek Kepenuhan Hulu dan TNI gelar apel siaga .Komitmen dan solid pencegahan Karhutla 2026.

Senin, 15 Juni 2026 - 05:43 WIB

Polsek Ujung Batu dan Forkopimcam Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 03:04 WIB

LSM KOREK Riau soroti Dugaan Alih Fungsi Hutan, Miswan Minta Aparat Bertindak Tegas

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:59 WIB

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:57 WIB

Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Berita Terbaru