DPW LSM Korek Riau dan Mahasiswa Demo di Kejagung RI, Desak Penuntasan Dugaan Pelanggaran Lingkungan di Riau

- Penulis

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Suara revolusi.com .Jakarta-

Sejumlah mahasiswa bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Senin (13/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang mendesak penegakan hukum terhadap berbagai dugaan persoalan lingkungan hidup di Provinsi Riau.

Dalam aksi damai itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Agung RI agar meningkatkan pengawasan serta mendorong penanganan berbagai laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPW LSM Korek Riau, Miswan, dalam orasinya meminta Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Riau menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, massa aksi turut menyoroti dugaan pemanfaatan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, termasuk dugaan aktivitas di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikaitkan dengan PT APSL di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Direktur Jenderal Penataan Agraria Hadiri Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jawa Timur

Peserta aksi juga membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar Kejaksaan Agung memperkuat pengawasan terhadap penanganan perkara lingkungan hidup di Riau serta memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. Sebelum membubarkan diri, massa menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional dan berharap seluruh laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, serta berkeadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**(Gs)**.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum
Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Jumat, 13 November 2026 - 06:51 WIB

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Jumat, 13 November 2026 - 06:50 WIB

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Berita Terbaru