Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Senin,16 November 2026.Sidang perdana permohonan praperadilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2026/PN yang digelar pada hari Senin, 16 November 2026, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, pihak Termohon dalam hal ini Polres Kuningan (Unit Reskrim Narkoba) tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan yang sah.

Tim kuasa hukum pemohon dari YLBH Kairos dan Shekinah Indonesia menyayangkan ketidakhadiran pihak termohon. Berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam perkara praperadilan, akibat ketidakhadiran termohon pada panggilan pertama ini, majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan pada minggu depan, yakni Senin, 23 November 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangannya, perwakilan tim hukum menyampaikan bahwa langkah praperadilan ini ditempuh demi menegakkan prinsip negara hukum yang objektif, jujur, dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang “dikondisikan” atau menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya, karena hal tersebut berpotensi merugikan hak-hak tersangka yang nantinya akan berstatus sebagai terdakwa di persidangan pokok perkara.

Baca Juga:  LSM KOREK Riau Desak APH Selidiki Pokir DPRD Rohul, Soroti Paripurna Berulang Kali Tak Kuorum

“Penegakan hukum harus ditegakkan secara lurus sesuai aturan dan fakta yang sebenarnya. Apabila perkara dikondisikan hingga merugikan tersangka, hal ini tentu akan berdampak buruk pada keadilan klien kami di kemudian hari,” ujar perwakilan tim hukum.(16/11).

Melalui momentum ini, YLBH Kairos dan Shekinah Indonesia menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mendampingi dan memberikan bantuan hukum secara profesional kepada siapapun masyarakat yang hak-hak hukumnya dilanggar atau tidak diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tim kuasa hukum berharap pada panggilan kedua tanggal 23 November 2026 mendatang, pihak Polres Kuningan selaku Termohon dapat hadir secara kooperatif di persidangan agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
🏡✨ AKHIR PEKAN TETAP MELAYANI, PELATARAN HADIR UNTUK MASYARAKAT!
Berita ini 2 kali dibaca
langkah praperadilan ini ditempuh demi menegakkan prinsip negara hukum yang objektif, jujur, dan berkeadilan.

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 07:23 WIB