Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 04:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT, Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (18/11/2026).

Menurut Dirjen PHPT, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan, dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Baca Juga:  Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Kanwil BPN Provinsi Jawatengah Dukung Penuh Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan 2025

Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila sertipikat yang dimiliki mengalami kerusakan, seperti akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Sementara bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kepada para pemilik yang sertipikatnya hilang atau rusak, Dirjen PHPT mengimbau agar segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya Asnaedi. (MW/RS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Ditjen Tata Ruang Terima Audiensi Pemkab Tangerang
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB