Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup hanya berhenti pada penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Diperlukan keterbukaan informasi pengelolaan usaha serta pertanggungjawaban konkret dari jajaran pengawas. Kamis (19/11/2026)

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam (PEMSDA), Hj. Yaryar Hiaruhu, A.KS., M.Si.,menyikapi dinamika pelaporan keuangan BUMDes Sangkanherang pada Kamis (19/11).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Yaryar, dalam konteks BUMDes Sangkanherang, kondisi saldo akhir usaha yang dilaporkan nihil (Rp0) tentu perlu disertai penjelasan secara terbuka dan terukur kepada masyarakat. Selain dari sisi pelaksana operasional, terdapat aspek krusial lainnya, yakni pertanggungjawaban dari pihak pengawas yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes.

“Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengelolaan usaha berlangsung, ke mana aliran pendapatan digunakan, bagaimana kondisi aset dan kewajiban usaha, serta sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan,” ujar Yaryar dalam keterangannya.

Baca Juga:  Monitoring dan Evaluasi Akhir Tahun Zero Tunggakan oleh Kakanwil BPN Jateng di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pencatatan saldo akhir Rp0 rupiah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh berhenti hanya pada deretan angka yang tercantum dalam laporan tanpa adanya penjelasan rinci mengenai proses dan dasar pertanggungjawabannya.

“Di sinilah peran pengawas menjadi penting. Pengawasan bukan sekadar memenuhi struktur organisasi, melainkan memastikan setiap aktivitas dan penggunaan keuangan BUMDes dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” tegas Kabid PEMSDA DPMD Kuningan tersebut.

Melalui pernyataan ini, DPMD Kabupaten Kuningan menekankan bahwa evaluasi dan penyelesaian persoalan BUMDes Sangkanherang tidak semestinya hanya dilihat dari aspek formalitas ada atau tidaknya LPJ dalam Musdes. Lebih dari itu, tolok ukur utama tata kelola yang baik harus dilihat dari keterbukaan pengelolaan usaha dan sejauh mana pengawas menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Ditjen Tata Ruang Terima Audiensi Pemkab Tangerang
Berita ini 7 kali dibaca
pencatatan saldo akhir Rp0 rupiah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB