Kuningan – suararevolusi.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup hanya berhenti pada penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Diperlukan keterbukaan informasi pengelolaan usaha serta pertanggungjawaban konkret dari jajaran pengawas. Kamis (19/11/2026)
Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam (PEMSDA), Hj. Yaryar Hiaruhu, A.KS., M.Si.,menyikapi dinamika pelaporan keuangan BUMDes Sangkanherang pada Kamis (19/11).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yaryar, dalam konteks BUMDes Sangkanherang, kondisi saldo akhir usaha yang dilaporkan nihil (Rp0) tentu perlu disertai penjelasan secara terbuka dan terukur kepada masyarakat. Selain dari sisi pelaksana operasional, terdapat aspek krusial lainnya, yakni pertanggungjawaban dari pihak pengawas yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes.
“Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengelolaan usaha berlangsung, ke mana aliran pendapatan digunakan, bagaimana kondisi aset dan kewajiban usaha, serta sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan,” ujar Yaryar dalam keterangannya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pencatatan saldo akhir Rp0 rupiah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh berhenti hanya pada deretan angka yang tercantum dalam laporan tanpa adanya penjelasan rinci mengenai proses dan dasar pertanggungjawabannya.
“Di sinilah peran pengawas menjadi penting. Pengawasan bukan sekadar memenuhi struktur organisasi, melainkan memastikan setiap aktivitas dan penggunaan keuangan BUMDes dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” tegas Kabid PEMSDA DPMD Kuningan tersebut.
Melalui pernyataan ini, DPMD Kabupaten Kuningan menekankan bahwa evaluasi dan penyelesaian persoalan BUMDes Sangkanherang tidak semestinya hanya dilihat dari aspek formalitas ada atau tidaknya LPJ dalam Musdes. Lebih dari itu, tolok ukur utama tata kelola yang baik harus dilihat dari keterbukaan pengelolaan usaha dan sejauh mana pengawas menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel.
(Red)






