Sarasehan HANTARU 2025: Mewujudkan Tata Ruang Menuju Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

- Penulis

Rabu, 5 November 2025 - 03:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Sarasehan HANTARU 2025. Acara ini digelar secara hybrid (luring dan daring) pada Kamis, 6 November 2025 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel.

Kegiatan sarasehan ini mengusung semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata ruang yang berpihak pada ekonomi hijau, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Terdapat dua sesi utama yang akan menjadi ruang diskusi dan refleksi bagi para pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, dan generasi muda.

Sesi pertama bertajuk “Percepatan RDTR dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Investasi Berbasis Ekonomi Hijau yang Berkeadilan”, akan berlangsung pada pukul 09.00–13.00 WIB. Sesi ini akan membahas strategi dan tantangan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam mendukung kemudahan investasi yang tetap berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesi kedua bertema “Refleksi Lintas Generasi: Tantangan dan Praktik Nyata Ekonomi Hijau dalam Tata Ruang”, diselenggarakan pada pukul 14.00–16.00 WIB. Melalui sesi ini, peserta akan diajak untuk menggali pemikiran lintas generasi tentang implementasi konsep ekonomi hijau dalam praktik penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini juga memberikan e-Certificate dengan nilai KUM 5 bagi peserta yang terdaftar. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan:

Panel 1: tinyurl.com/HNTR2025-Panel1

Panel 2: tinyurl.com/HNTR2025-Panel2

Bagi masyarakat atau profesional yang ingin terlibat dalam diskusi ini, dapat menghubungi narahubung:
📞 Clarisa Putri: +62 813-1356-2559
📞 Abhi Kurniawan: +62 882-1507-5235

Melalui sarasehan ini, diharapkan muncul gagasan-gagasan segar dan langkah konkret untuk memperkuat tata ruang Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

#HANTARU2025
#IAPIndonesia
#KementerianATRBPN
#RDTR
#TataRuang
#EkonomiHijau
#InvestasiBerkelanjutan
#IAPTalks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DLHK Riau Perkuat Garda Terdepan Karhutla, MPA dan MTB Desa Aliantan dilatih Lewat Simulasi Penanganan Kebakaran
DLHK Riau Perkuat Garda Terdepan Karhutla, MPA dan MTB Desa Aliantan dilatih Lewat Simulasi Penanganan Kebakaran
Miskomunikasi, Didesa Blaru Terjadi Peristiwa Kesalahpahaman Pelayanan.
LSM KOREK Riau Desak Inspektorat Rohul Tegas: Kades yang Tak Maju Pilkades Wajib Tuntaskan Temuan
Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM
KKNP-PTLP Tematik Tahun 2026 Berakhir, Pengalaman Lapangan Jadi Best Practice Taruna/i Poltek Agraria STPN
Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah
Evaluasi Semester II, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98% untuk Tahun 2026
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 10:31 WIB

DLHK Riau Perkuat Garda Terdepan Karhutla, MPA dan MTB Desa Aliantan dilatih Lewat Simulasi Penanganan Kebakaran

Kamis, 16 Juli 2026 - 10:22 WIB

DLHK Riau Perkuat Garda Terdepan Karhutla, MPA dan MTB Desa Aliantan dilatih Lewat Simulasi Penanganan Kebakaran

Kamis, 16 Juli 2026 - 08:31 WIB

Miskomunikasi, Didesa Blaru Terjadi Peristiwa Kesalahpahaman Pelayanan.

Kamis, 16 Juli 2026 - 04:27 WIB

LSM KOREK Riau Desak Inspektorat Rohul Tegas: Kades yang Tak Maju Pilkades Wajib Tuntaskan Temuan

Kamis, 16 Juli 2026 - 03:50 WIB

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

Berita Terbaru