Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria beserta Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi dan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mendampingi Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf M.Efendi dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Jumat (3/9/2025).
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KBB agar semakin efektif dan berpihak ini diterima langsung oleh Wakil Bupati, Asep Ismail di Kantor Bupati Bandung Barat.
KBB merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung yang telah berusia 18 tahun. Cita-cita dan tujuan pemekaran yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait dengan hal tersebut Komisi II DPR RI menyoroti pengelolaan tata ruang yang belum optimal di kawasan KBB. Banyaknya industri dan bisnis dari sektor pariwisata belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB. Sumber pendapatan PAD tertinggi dari BPHTB dan PBB.
Bagi Komisi II DPR RI, Pemerintah KBB harus bisa melakukan optimalisasi PAD dengan mencari potensi sumber pendapatan baru atau menggunakan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat membayar pajak maupun mengakses pelayanan publik.
Turut hadir pada kegiatan ini, sejumlah perwakilan anggota Komisi II DPR RI, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Bandung Raya.
Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria
@kementerian.atrbpn
#MelayaniProfesionalTerpercaya
