Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan gelar Webinar Konsolidasi Tanah dengan Semangat Partisipatif dan Kolaboratif untuk penataan dan Pembangunan

- Penulis

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 00:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cikeas, 10 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menggelar Webinar “Konsolidasi Tanah dengan Semangat Partisipatif dan Kolaboratif untuk Penataan dan Pembangunan” yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor.

Kegiatan dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari. Webinar ini menghadirkan Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, Busye Meina, sebagai moderator, serta Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa Konsolidasi Tanah (KT) merupakan salah satu instrumen strategis dalam penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. KT terbukti efektif dalam mendukung pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan partisipatif. Lebih dari sekadar penataan batas tanah secara teknis, Konsolidasi Tanah merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat sebagai pemilik lahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terencana, tertata, dan berkualitas.

Berbagai bukti keberhasilan (success story) Konsolidasi Tanah telah terlihat nyata di sejumlah daerah, antara lain:
Penataan kawasan kumuh dan rawan bencana, seperti di Kampung Bugisan, Pekalongan.
Penanganan pascabencana, melalui penyediaan Hunian Tetap (HUNTAP) di Petobo (Palu) dan Desa Gasol (Cianjur).
Optimalisasi lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional, seperti yang diterapkan di Bantul.

Melalui semangat partisipasi dan kolaborasi, Konsolidasi Tanah menjadi model efektif dalam mewujudkan tujuan utama pertanahan: Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

#PengadaanTanah #PengadaanTanahUntukKepentinganUmum #DitjenPTPP #ATRBPNKiniLebihBaik #MelayaniProfesionalTerpercaya #FasilitasiPengadaanTanah #PenilaianTanah #PengadaanTanah #ATRBPN #KementerianATRBPN #KonsolidasiTanah #KTPP #WebinarKT #WebinarATRBPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekda Rohul H. Yusmar Sambut 190 Jamaah Haji tiba dari tanah suci di bandara Tuanku Tambusai Pasir pengarayan.
Lapas pasir pengarayan bentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih produktif dan mandiri.
Menteri ATR/Kepala BPN: Kebijakan yang Baik Berawal dari Kesediaan Mendengar Aspirasi Masyarakat
Wamen ATR/Waka BPN dalam Raker Bersama DPR RI: Kawasan Hutan Harus Terintegrasi dengan Tata Ruang
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bersinergi Kawal Program Strategis Pertanahan dan Kepastian Hukum
Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Momentum Penguatan Sinergi dan Semangat Baru di Lingkungan BPN Jawa Tengah
Kakanwil BPN Jawa Tengah Dorong Perubahan Berkelanjutan Melalui Penguatan Integritas, Data dan Pelayanan
Kabid Survei dan Pemetaan Pimpin Apel Pagi, Tekankan Disiplin Pegawai dan Percepatan Realisasi Anggaran
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:30 WIB

Sekda Rohul H. Yusmar Sambut 190 Jamaah Haji tiba dari tanah suci di bandara Tuanku Tambusai Pasir pengarayan.

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:50 WIB

Lapas pasir pengarayan bentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih produktif dan mandiri.

Selasa, 16 Juni 2026 - 11:09 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN: Kebijakan yang Baik Berawal dari Kesediaan Mendengar Aspirasi Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 - 11:08 WIB

Wamen ATR/Waka BPN dalam Raker Bersama DPR RI: Kawasan Hutan Harus Terintegrasi dengan Tata Ruang

Selasa, 16 Juni 2026 - 11:06 WIB

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bersinergi Kawal Program Strategis Pertanahan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru