Ditjen PTPP Hadiri Rapat Koordinasi Bersama KSP dalam Percepat Penyelesaian Pengadaan Tanah PSN Jakarta

- Penulis

Jumat, 24 Oktober 2025 - 04:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 22 Oktober – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, didampingi oleh Sekretaris Ditjen PTPP Tensa Nurdiyani menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Semanan–Sunter–Pulogebang yang diselenggarakan oleh Kedeputian IV Kantor Staf Presiden pada Rabu, 22 Oktober 2025, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Rapat ini dipimpin oleh Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri, serta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan terkait (Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat), berkomitmen untuk menyelaraskan langkah strategis dengan seluruh pihak terkait—termasuk Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga:  Ditjen Penataan Agraria Raih Trofi Juara I Turnamen Voli dan Tenis Meja Ganda Putri Hantaru 2025

Ditjen PTPP hadir untuk memastikan proses pengadaan tanah, yang menjadi sektor vital dalam pembangunan infrastruktur, dapat dipercepat. Agenda utama rapat koordinasi yang dipimpin oleh Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kasuri, ini meliputi pembahasan progres konstruksi dan pengadaan tanah, khususnya terkait tanah Kodam Jaya dan Hak Pengelolaan (HPL) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran/Setneg, serta pengadaan tanah lainnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan terkait (Jakarta Utara, Pusat, dan Barat), sebagai pihak dari Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelaraskan langkah strategis dengan seluruh pihak terkait—termasuk Kementerian/Lembaga lain dan TNI Angkatan Darat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan
Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi
Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 06:32 WIB

GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan

Senin, 16 November 2026 - 04:21 WIB

Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi

Minggu, 15 November 2026 - 09:26 WIB

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Berita Terbaru