Direktorat KTPP Ditjen PTPP gelar rapat koordinasi penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Kabupaten Banyumas

- Penulis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 08:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta 28 Oktober 2025- Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan melaksanakan rapat koordinasi terkait Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Banyumas pada Selasa (28/10/2025) di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi, dan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Sri Rejeki dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Provinsi Jawa Tengah, Karsono.

Rapat koordinasi difokuskan kepada percepatan kegiatan Pelaksanaan KT (SK KT) T.A. 2025. Secara historis, Perencanaan Konsolidasi Tanah (Matek KT) disusun secara Mandiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (SK KT) pada Tahun 2024 sejumlah 100 bidang dan Tahun 2025 sejumlah 60 bidang.

Baca Juga:  Ditjen Tata Ruang Gelar Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada Kawasan Jalan Bung Karno, sebuah kawasan pertumbuhan baru di Kota Purwokerto yang menjadi pusat kegiatan masyarakat serta menghubungkan Jl. Gerilya dengan Jl. Jend. Soedirman. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berinisiasi melakukan penataan melalui Konsolidasi Tanah untuk menata kembali bidang tanah pada kawasan Jalan Bung Karno. Diharapkan melalui Konsolidasi Tanah, dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan tata ruang, meningkatkan produktifitas kawasan, serta mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di Kawasan Jalan Bung Karno.
#DitjenPTPP
#DirektoratKTPP
#KTPP
#ATRBPNKiniLebihBaik
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#atrbpn

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 07:23 WIB