Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Exppoese Progres Pengembangan Sistem Informasi GISliner SKALA dalam Rangka Stranas PK

- Penulis

Sabtu, 1 November 2025 - 21:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menggelar Rapat Expose Progres Pengembangan Sistem Informasi GISLiner–SKALA (Sistem Kendali Alih Fungsi Lahan Sawah) di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang direkomendasikan oleh KPK.

Rapat dibuka oleh Maria Irmina Dwi Sara Nominika, Kepala Bagian Program, Evaluasi Kinerja, dan Hukum Sekretariat Ditjen PPTR, serta dilanjutkan sambutan Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat digitalisasi pengendalian alih fungsi lahan sawah secara nasional.
Kegiatan dihadiri oleh perwakilan KPK, Kementerian Pertanian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta unit internal ATR/BPN, sementara Kanwil BPN di seluruh Indonesia mengikuti secara daring.

Tim Pengembang Aplikasi Ditjen PPTR memaparkan bahwa GISLiner–SKALA kini mengintegrasikan sistem pengawasan dan pemantauan lahan sawah secara spasial dan tekstual, dengan dukungan teknologi VueJS, Go REST API, dan PostgreSQL + PostGIS. Sistem ini juga telah mengadopsi Single Sign-On (SSO) untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan, sesuai pedoman SPBE dan BSSN.

Dilengkapi fitur analisis overlay, pelacakan berkas, dan dashboard publik, GISLiner–SKALA memungkinkan pemantauan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) secara real-time, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekomendasi perubahan penggunaan tanah tanah dapat dilakukan secara digital, transparan, dan akuntabel dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Koordinator Harian Stranas PK KPK, Muhammad Isro, mendorong agar sistem ini segera diimplementasikan secara luas guna mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola lahan sawah.

Melalui kegiatan ini, Ditjen PPTR menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang melalui transformasi digital, sejalan dengan semangat Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#Kementerian ATRBPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sidang Perdana Bupati Pati Non Aktif Sudewo Ratusan Warga Alunkan Sholawatan.
Porkopimcam Bersama Polsek Kepenuhan Hulu dan TNI gelar apel siaga .Komitmen dan solid pencegahan Karhutla 2026.
Polsek Ujung Batu dan Forkopimcam Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026
LSM KOREK Riau soroti Dugaan Alih Fungsi Hutan, Miswan Minta Aparat Bertindak Tegas
Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Sidang Perdana Bupati Pati Non Aktif Sudewo Ratusan Warga Alunkan Sholawatan.

Senin, 15 Juni 2026 - 07:22 WIB

Porkopimcam Bersama Polsek Kepenuhan Hulu dan TNI gelar apel siaga .Komitmen dan solid pencegahan Karhutla 2026.

Senin, 15 Juni 2026 - 05:43 WIB

Polsek Ujung Batu dan Forkopimcam Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 03:04 WIB

LSM KOREK Riau soroti Dugaan Alih Fungsi Hutan, Miswan Minta Aparat Bertindak Tegas

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:59 WIB

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun

Berita Terbaru