Kementerian ATR/BPN Bersama KPK gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Miscounduct dalam layanan Pertanahan dan Tata Ruang

- Penulis

Kamis, 20 November 2025 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Sosialisasi Budaya Integritas ASN dengan tema “Pencegahan Korupsi dan Perilaku Miss-Conduct dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan.” Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, serta bebas dari korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara tersebut berlangsung secara hybrid di Aula Prona, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada Jum’at (14/11/2025).

Membuka acara, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan, sehingga setiap proses yang dilalukan harus jelas, terukur dan bebas dari penyimpangan. Adapun komitmen Kementerian ATR/BPN dibuktikan mulai dari percepatan digitalisasi layanan hingga pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal. Namun ia menegaskan, seluruh upaya tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa disiplin dan integritas.

Baca Juga:  Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), selenggarakan rapat pertemuan dalam rangka Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Selanjutnya, Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin selaku narasumber, menjelaskan dalam paparannya bahwa layanan publik menjadi fokus area perhatian KPK dalam melaksanakan tugas dan stranas PK. Adapun peluang tindakan korupsi maupun perilaku koruptif dalam penyelenggaran layanan publik yang sering dijumpai yaitu sistem yang lemah, minimnya akuntabilitas, dan merítokrasi yang tidak berjalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Digerebek Kafe Tengah Malam, Pengedar Ganja dan Ekstasi di Rohul ditangkap; Polisi Buru Pemasok
Percepat Sertipikasi Tanah, Tim I PTSL Kantor Pertanahan Kab. Kudus Dampingi Pemberkasan PTSL
Komitmen Jaga Disiplin, Wujudkan Pelayanan Terbaik.
Jangan Buru-Buru Datang ke Kantah, Hemat Waktu dengan Booking Antrean di Sentuh Tanahku
RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas
Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya
Jadi Pembicara di Diklat Pratama DPP GMPK, Menteri Nusron: Nasionalisme Menjadikan Bangsa yang Kuat
Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, Bekali Masyarakat Hukum Adat Buton Selatan Soal Tahapan Sertipikasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 23:28 WIB

Digerebek Kafe Tengah Malam, Pengedar Ganja dan Ekstasi di Rohul ditangkap; Polisi Buru Pemasok

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:28 WIB

Percepat Sertipikasi Tanah, Tim I PTSL Kantor Pertanahan Kab. Kudus Dampingi Pemberkasan PTSL

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:26 WIB

Komitmen Jaga Disiplin, Wujudkan Pelayanan Terbaik.

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:25 WIB

Jangan Buru-Buru Datang ke Kantah, Hemat Waktu dengan Booking Antrean di Sentuh Tanahku

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:24 WIB

RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas

Berita Terbaru

Uncategorized

Komitmen Jaga Disiplin, Wujudkan Pelayanan Terbaik.

Jumat, 3 Jul 2026 - 22:26 WIB