Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bertema “Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan” pada Rabu (20/11). Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan BPN dalam meningkatkan tata kelola penerimaan negara serta memastikan pelayanan pertanahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima, bersama sejumlah anggota dari berbagai fraksi serta perwakilan Kementerian ATR/BPN. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II terhadap sektor pertanahan. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi serta memperkuat tata kelola PNBP di lingkungan BPN.
Dalam paparannya, Kanwil BPN Jawa Tengah mengusung delapan Program Prioritas sebagai langkah strategis peningkatan kualitas layanan sekaligus mendukung kebijakan nasional Kementerian ATR/BPN. Program tersebut mencakup: memaksimalkan realisasi anggaran; percepatan PTSL; percepatan sertifikasi tanah wakaf; mewujudkan kabupaten/kota lengkap; peningkatan pelayanan prioritas; penguatan strategi komunikasi (Strakom); pengadaan tanah; serta pembangunan Zona Integritas. Seluruh program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pencapaian PNBP secara lebih terukur, transparan, dan berintegritas.
Dalam sesi dialog, Aria Bima menekankan bahwa pengawasan PNBP harus mencakup tidak hanya aspek administratif, tetapi juga aspek keadilan publik. Ia berharap masyarakat yang datang ke kantor pertanahan dapat merasakan pelayanan yang memudahkan, bukan sebaliknya. Selain itu, ia mendorong agar jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan terus membuka ruang diskusi internal maupun dengan para pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah perbaikan yang konkret.
#kanwilbpnjateng
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
