Dirjen Penataan Agraria Dampingi Sekjen ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI

- Penulis

Minggu, 23 November 2025 - 04:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari bersama Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertempat di Gedung Nusantara DPR RI, pada Selasa (16/09/2025). Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, agenda pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat ini adalah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Indonesia.

Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menyampaikan capaian PNBP Kementerian ATR/BPN menjelang akhir tahun 2025 menunjukkan hasil yang semakin baik. Selain itu, Panja PNBP Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem layanan pertanahan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan SDM, serta percepatan integrasi informasi PNBP di sektor pertanahan dengan Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Panjunan

Rapat Dengar Pendapat ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang turut mengikuti secara daring.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria
@kementerian.atrbpn
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Jumat, 13 November 2026 - 06:51 WIB

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Berita Terbaru