Direktorat Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi GISLiner (Geographic Information System Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang)

- Penulis

Selasa, 2 Desember 2025 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi GISLiner (Geographic Information System Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang) pada Senin, (17/11/2025) di Jakarta untuk memperkenalkan platform digital terpadu yang memperkuat proses pengendalian dan penertiban tanah dan ruang secara lebih efektif, transparan, dan berbasis data.

Dalam sambutan pembuka, Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Ditjen PPTR, Maria Irmina Dwi Sara Nominika, menjelaskan bahwa GISLiner memiliki empat modul utama, yakni Sistem Kendali Alih Fungsi Lahan Sawah (SKALA), Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar (PENATAR), Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Pengawasan Teknis (WASTEK), yang menjadi dasar koordinasi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan melalui pemanfaatan data spasial terintegrasi.

Asdep Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Sora Lokita, menegaskan pentingnya transformasi berbasis ruang sesuai RPJMN 2025–2029 dan menyebut GISLiner berperan mengurangi fragmentasi data, memperkuat koordinasi berbasis bukti (evidence-based), mendukung rekomendasi kebijakan nasional, serta meningkatkan sinkronisasi lintas sektor menuju kebijakan Satu Peta Satu Data.

Sementara itu, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK, Muhammad Isro, menekankan perlunya sistem informasi yang kuat untuk mengawasi alih fungsi lahan sawah dan menilai modul SKALA sebagai instrumen peningkat transparansi dan akuntabilitas.

Peserta kemudian mengikuti simulasi modul GISLiner, mulai dari digitalisasi rekomendasi LSD melalui SKALA, alur penertiban tanah telantar pada PENATAR, hingga penilaian KKPR secara digital.

Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara, yang menegaskan bahwa GISLiner adalah sistem strategis untuk meningkatkan kualitas data spasial di lingkungan ATR/BPN dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Acara diakhiri dengan penyerahan simbolis buku panduan GISLiner kepada tiap direktorat terkait.

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 07:23 WIB