Komisi II DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke purwakarta Ditjen PPTR Hadir Mengawasi Isu Tata Ruang

Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Purwakarta pada Selasa, (2/12/2025). Kehadiran PPTR merupakan dukungan pemerintah pusat agar penyelenggaraan penataan ruang daerah selaras dengan kebijakan nasional. Kunjungan Komisi II ini fokus pada evaluasi pemerintahan daerah, kemandirian fiskal, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata ruang, dan pelayanan publik.

Kegiatan dipimpin oleh M. Rifqinizamy Karsayuda bersama jajaran anggota Komisi II DPR RI. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan dihadiri unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, Kanwil BPN Jawa Barat, serta Kantor Pertanahan Purwakarta.

Komisi II DPR RI menilai tata kelola pemerintahan Purwakarta masih perlu diperkuat, terutama optimalisasi PAD, efektivitas TKD, dan akuntabilitas APBD. Kapasitas fiskal dinilai masih bergantung pada transfer pusat. Komisi II DPR RI juga menyoroti ketimpangan kinerja BUMD, perlunya peningkatan akuntabilitas BLUD, serta pentingnya penegakan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)–Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk isu Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan volume sampah, dan mitigasi risiko pergerakan tanah.

Baca Juga:  Ikuti Pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) Dirjen Penataan Agraria Mengatakan Bahwa Reforma Agraria Adalah Instrumen Konkret Pembangunan Infrastruktur Pro-Rakyat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara memaparkan perkembangan penyusunan dokumen rencana tata ruang Kabupaten Purwakarta. Revisi RTRW Purwakarta telah melalui proses penilaian lintas sektoral (linsek) pada 12 November 2025 dan saat ini berada dalam tahap penyempurnaan di pemerintah daerah. Purwakarta juga telah memiliki dua RDTR yang telah ditetapkan, yakni RDTR Perkotaan Bungursari (Perbup No. 145/2021) dan RDTR Perkotaan Cibatu (Perbup No. 18/2024), yang menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian perizinan berusaha. Untuk memperkuat sistem penataan ruang, Ditjen PPTR mengusulkan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Tahun 2026 untuk Perkotaan Maniis, Tegalwaru, dan Sukatani.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya