Jakarta, 19 April 2026 – Suararevolusi,com – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di lingkungan lembaga pemerintah. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait proyek pengadaan laptop dan pembangunan jaringan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah,(19/4/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proyek tersebut memiliki pagu anggaran hingga Rp1,2 triliun, dengan realisasi sekitar Rp800 miliar yang terbagi dalam dua komponen utama: pembangunan jaringan Rp500 miliar dan pengadaan laptop Rp300 miliar. Namun, sejumlah pihak menilai terdapat ketidakwajaran dalam struktur biaya, terutama pada proyek jaringan yang diperkirakan hanya membutuhkan sekitar Rp100 miliar secara teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan juga mengarah pada keterlibatan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai pelaksana proyek. Publik mempertanyakan relevansi kompetensi perusahaan tersebut dalam bidang teknologi informasi, mengingat core bisnisnya berada pada percetakan uang negara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. Ia menilai dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Desakan juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh serta memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di BGN.
Pengamat menilai, jika dugaan ini terbukti, maka dampaknya tidak hanya pada kerugian materiil negara, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, penanganan yang cepat, transparan, dan akuntabel dinilai menjadi kunci dalam menjaga integritas lembaga negara.
