Polemik Mangkraknya Tanah Kavpling Diterban, Diduga adanya kerjasama Oknum Pengembang & Oknum Notaris yang Nakal.

- Penulis

Sabtu, 18 Juli 2026 - 00:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararevolusi.com, ‎Kudus – Polemik tanah kavpling yang berada didesa Terban dengan nama Green Bellares saat ini penuh misteri. Misteri itu Diduga adanya kongkalikong kerjasama antara oknum Pengembang, Makelar dan oknum Notaris. Sehingga tanah kavpling itu mangkrak dan para konsumen merasa tertipu.
‎
‎Hal tersebut diketahui saat adanya kegiatan mediasi yang dilakukan oleh para konsumen dengan fasilitas dan digelar oleh Pemerintah Desa Terban dengan despo langsung dari pihak Pemerintah Kabupatan Kudus (Bupati Kudus Samani).
‎
‎Dalam kegiatan mediasi yang digelar di Pendopo depan gedung kantor Balaidesa Terban yang disaksikan dari berbagai pihak diantaranya’ Forkopimcam Jekulo, Pemkab Kudus (Dinas PUTR, DPMPTSP) dan lainnya akhirnya sebab dan akibat terjadinya kemangkrakan tanah kavpling tersebut terungkap jelas setatus dan legalitas para oknum yang ikut serta didalamnya. Sehingga dengan tidak adanya kelengkapan itu para oknum kesulitan dalam berproses.
‎
‎Salah satu pegawai PUTR yang hadir dalam agenda mediasi yang disaksikan banyak orang menyampaikan, bahwa pihak Notaris pada waktu itu pernah mengajak dirinya untuk mengecek lahan tanah kavling yang dimaksut tetapi setelah itu tidak adanya kelanjutan dan pemohon masuk dalam pengurusan itu. Jadi lahan tersebut sampai saat ini belum alih fungsi.” Saya pernah diajak kelokasi tersebut hanya untuk mengecek saja selanjutnya tidak adanya pemohon dan dokumen yang masuk.” Ungkap pegawai DPUTR dalam forum
‎
‎”Dan pada waktu pengecekan dilokasi Notaris hanya menanyakan bisa tidaknya tanah tersebut dialihkan status kering.” Tambahnya
‎
‎Selain itu, dari pihak pegawai DPMTSP (Perizinan) Kudus, juga menjelaskan saat dicek di Sistem OSS bahwa Pengembang atas nama yang disebutkan (Amrul Husni) pada saat ini di bulan Juli 2026 tidak muncul didalam data Izin OSS (Online Single Submission) dipemerintahan Kabupaten Kudus.” Jelasnya
‎
‎Menurutnya ( pegawai Perizinan) mengungkapkan kembali jika lahan yang dijadikan kavpling tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya izin OSS.” Tandas pegawai itu menjelaskan
‎
‎Didalam konflik yang terjadi para konsumen Green Bellares dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya
‎
‎Hak-Hak Konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku, konsumen memiliki berbagai hak dasar, antara lain, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa dan mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
‎
‎Selain itu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
‎
‎Untuk itu dan bagi oknum – oknum (Makelar, Pengembang dan Notaris) yang dengan sengaja melakukan kerjasama membohongi para konsumen dalam promosikan dan benar terjadi maka Notaris yang terbukti bekerja sama dengan pengembang nakal dapat dikenakan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
‎
‎Sanksi ini meliputi pemberhentian jabatan (administratif), pelanggaran kode etik, hingga pidana penjara jika keterlibatannya merugikan konsumen secara hukum.
‎
‎Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris nakal:
‎
‎1. Sanksi Administratif (UU Jabatan Notaris).
‎
‎Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dapat dikenakan sanksi bertahap oleh Majelis Pengawas Notaris:
Bersambung…….
(team)
‎
‎

Baca Juga:  Menteri Nusron Minta Maaf dan Klarifikasi Soal Isu Kepemilikan Tanah oleh Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru