Kudus, 1 September 2026 – Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning dan Rapat Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja yang diikuti oleh Kepala Kantor, Pejabat Pengawas, Koordinator Kelompok Substansi (KKS), admin, Pokja Zona Integritas, serta Tim Pengaduan. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Pada sesi evaluasi kinerja, dibahas berbagai capaian dan target strategis. Layanan prioritas menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian dashboard 100 persen meskipun masih terdapat 131 berkas tunggakan yang perlu dipertahankan penyelesaiannya. Selain itu, dibahas kesiapan transisi menuju pelayanan peralihan hak dengan target penyelesaian 10 hari, penyesuaian struktur organisasi menjadi enam seksi wilayah, optimalisasi realisasi anggaran, serta kesiapan penyerahan 50 bidang hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026.
Rapat juga menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Di antaranya adalah penambahan petugas pelaporan akta, penyusunan brosur informasi layanan PKKPR bekerja sama dengan Dinas PUPR, serta percepatan penyelesaian tunggakan melalui evaluasi teknis di setiap seksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain evaluasi kinerja, rapat membahas penguatan pembangunan Zona Integritas. Seiring adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi, dilakukan rencana revisi Surat Keputusan (SK) Pokja Zona Integritas agar organisasi tetap berjalan optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui kegiatan Coffee Morning dan Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target demi memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat.
