Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangan Prasarana Lebih Optimal

- Penulis

Kamis, 24 September 2026 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pohuwato – Legalitas tanah menjadi pijakan bagi organisasi keagamaan di Gorontalo untuk mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Tanah yang telah digunakan untuk sekolah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato sejak 2010, kini bisa dikembangkan lebih optimal setelah memiliki sertipikat. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Saiful Hudodoo, menyebut sertipikasi tanah sebagai pendukung keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah.

“Ini sangat besar manfaatnya bagi kami untuk mendapatkan sertipikat ini, untuk pengembangan program-program Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pohuwato,” ujar Saiful Hudodoo, usai menerima sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (17/09/2026).

Saiful Hudodoo menjelaskan, pengurusan sertipikat baru dilakukan beberapa bulan terakhir seiring pergantian kepengurusan dan regenerasi di tubuh organisasi. Sebelumnya, tanah yang telah digunakan untuk kegiatan pendidikan dan amal usaha tersebut belum memiliki sertipikat. Pada akhirnya, dengan legalitas yang didapatkan dari sertipikat tanah, pintu akses dukungan untuk pengembangan Muhammadiyah menjadi lebih terbuka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk pengembangan prasarana amal usaha kami, kami membutuhkan legalitas dari kepemilikan tanah ini. Kalau tanpa legalitas ini tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga ini kami upayakan secara maksimal,” jelas Saiful Hudodoo.

Baca Juga:  Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Gelar Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi AKIP Tahun 2026

Bagi Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, terbitnya sertipikat memberikan kepastian atas tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan amal usaha organisasi. Saiful Hudodoo menyambut baik selesainya proses sertipikasi tersebut. “Sangat luar biasa, kami sangat gembira. Selama ini penuh keraguan, penuh kebimbangan, nah ini sudah terjawab. Kami sudah pegang sertipikatnya,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat yang memiliki tanah wakaf untuk segera mengurus legalitasnya. Menurutnya, kepastian hukum penting agar tanah yang telah diwakafkan memiliki kekuatan hukum dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Kami sangat mengharapkan pada saudara-saudara kita, keluarga kita yang dalam pemberian wakaf diharapkan untuk segera mungkin mengurus legalitas sertipikat yang diwakafkan itu agar memiliki kekuatan hukum,” pungkas Saiful Hudodoo.

Berdasarkan data hingga September 2026, tercatat ada 522.026 objek tanah wakaf di Indonesia, dengan 311.751 bidang atau 59,72% di antaranya telah bersertipikat. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama masjid sebesar 43,51%, musala 27,90%, sekolah 10,77%, kegiatan sosial lainnya 9,37%, makam 4,35%, dan pesantren 4,10%. (GE/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB