Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria

- Penulis

Kamis, 24 September 2026 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang. Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia (RI).

“Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti konsepnya seperti apa akan kita simulasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada awak media usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/09/2026).

Simulasi pembagian tugas antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN atau LPRA juga akan menentukan direktorat di lingkungan kementerian yang perlu dilebur ke dalam badan atau lembaga baru tersebut. Namun, ia juga menegaskan tidak seluruh tugas mediasi konflik agraria nantinya akan dialihkan kepada BRAN atau LPRA. “Tergantung mediasinya apa. Kan ada dua, konflik dan sengketa,” tuturnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Nusron menjelaskan, konflik yang melibatkan individu dengan individu kemungkinan tetap ditangani oleh Kementerian ATR/BPN karena berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan. “Tapi kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BMN, mungkin nanti di dalam badan tersebut mediasinya,” kata Menteri Nusron, yang dalam kesempatan ini turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:  Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Beserta Jajaran Menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila

RUU Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi UU. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan sebelum akhirnya RUU ini disetujui. Mulai dari rapat kerja bersama kementerian/lembaga terkait, pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pembentukan Panitia Kerja serta Tim Perumus dan Sinkronisasi. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tingkat I untuk menyepakati RUU sebelum dibawa ke Rapat Paripurna sebagai tahap akhir pengesahan. (MW/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB