Audiensi TNI AU dengan Direktorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Terkait Progres Pengadaan Tanah Pengganti Tol Becakayu

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta 12 Oktober 2026 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Kementerian ATR/BPN, menggelar Audiensi TNI AU dengan Direktorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Terkait Progres Pemgadaan Tanah Pengganti Tol Becakayu.

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Audiensi ini dipimping langsung oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M.Unu Ibnudin.

Hadir dalam rapat ini Kasubdistala Disbtbau, Kolonel Tum Eko Budi Purnomodan, Kasubdissiaplan Diskonsau, Kolonel Tum Y. Joko Kristiyanto, Kasi Siaptan Subdisiaplan Diskonsau, Letkol Tum Herly Eka Widiasmoro, Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Asih Nirbiyanti, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.2. Kementerian PU, Arya Wibisana dan para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Ditjen PTPP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Audiensi ini membahas kelanjutan pelepasan lahan Barang Milik Negara milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang dialihfungsikan untuk proyek pembangunan jalan tol Becakayu. Pelepasan dan pencarian tanah pengganti ini didasarkan pada perjanjian kerja sama antar instansi dan surat arahan dari Kepala Staf Angkatan Udara.

Baca Juga:  Dari Pengungsi Jadi Pemilik, Cerita Warga Pejuang Eks Timtim yang Terima Manfaat dari Reforma Agraria

Status perkembangan pengadaan tanah pengganti berbeda-beda di tiap daerah. Pengadaan lahan di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin dan Seskoau telah rampung sepenuhnya. Untuk Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin dan Supadio, prosesnya sedang berada pada tahap peralihan status sertifikat hak milik menjadi hak pakai. Sementara itu, pengadaan di Pangkalan Udara H.AS Hanandjoedin dan Sam Ratulangi sama sekali belum berjalan.

TNI Angkatan Udara meminta petunjuk dari kementerian terkait mengenai keabsahan hukum transaksi jual beli tanah negara bebas yang hanya memiliki alas hak berupa surat keterangan desa atau akta pelepasan hak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 09:26 WIB

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Berita Terbaru