Audit Kinerja Berbasis Risiko, Kanwil BPN Jawa Tengah Dorong Pelayanan Pertanahan yang lebih Berkualitas bagi Masyarakat

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 01:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG, 16 Oktober 2026 – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono, dalam rangka kegiatan Audit Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah serta 10 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Audit kinerja berbasis risiko menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan berjalan secara efektif, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui evaluasi dan pengawasan ini, potensi kendala dalam pelaksanaan tugas dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Bagi masyarakat, penguatan pengawasan ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, mulai dari proses pelayanan yang lebih tertib, kepastian prosedur dan persyaratan yang lebih jelas, hingga penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Pengelolaan risiko yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendorong pencegahan kesalahan administrasi serta meminimalkan hambatan dalam penyelesaian layanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan untuk memperkuat komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan pelaksanaan tugas semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui audit kinerja berbasis risiko, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin berkualitas, prosedur yang jelas, serta pengalaman pelayanan yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru