Dirjen PTPP menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengenai Pengalihan Lahan Masyarakat terkait Pembangunan Strategis Nasional

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta 15 Oktober 2026– Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Kementerian ATR/BPN, menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengenai Pengalihan Lahan Masyarakat terkait Pembangunan Strategis Nasional.

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Audiensi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan dan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri.

Hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kab.Tanah Datar, Anton Yondra, Wakil Ketua DPRD Kab.Tanah Datar, Nurhamdi Zahardi, Perwakilan beberapa anggota DPRD, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M.Unu Ibnudin, dan para Pejabat Struktural di lingkungan Ditjen PTPP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kunjungan ini membahas mengenai Karakteristik dan Tantangan Pengadaan Tanah di Sumatera Barat, Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan tanah ulayat dan sistem adat Minangkabau. Prosesnya memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang mendalam agar tidak menimbulkan konflik serta tidak memarginalkan masyarakat. Kesenjangan Informasi dan Pentingnya Koordinasi Terdapat kesenjangan informasi antara pemerintahAlternatif pusat dan daerah terkait tahapan pengadaan tanah. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga (antara pemerintah pusat, daerah, ATR/BPN, DPRD, dan pemangku adat) serta sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ucapkan Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-80

Pengelolaan Tanah Khusus dan Penyelesaian Sengketa yang ada di Sumatera Barat, Pengaturan khusus diberlakukan untuk pengadaan di atas tanah ulayat, tanah kas desa, maupun kawasan lainnya. Apabila terjadi penolakan atau sengketa, penyelesaiannya wajib mengutamakan musyawarah serta jalur hukum dan mekanisme resmi yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru