Jakarta 15 Oktober 2026– Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Kementerian ATR/BPN, menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengenai Pengalihan Lahan Masyarakat terkait Pembangunan Strategis Nasional.
Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Audiensi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan dan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri.
Hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kab.Tanah Datar, Anton Yondra, Wakil Ketua DPRD Kab.Tanah Datar, Nurhamdi Zahardi, Perwakilan beberapa anggota DPRD, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M.Unu Ibnudin, dan para Pejabat Struktural di lingkungan Ditjen PTPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan ini membahas mengenai Karakteristik dan Tantangan Pengadaan Tanah di Sumatera Barat, Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan tanah ulayat dan sistem adat Minangkabau. Prosesnya memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang mendalam agar tidak menimbulkan konflik serta tidak memarginalkan masyarakat. Kesenjangan Informasi dan Pentingnya Koordinasi Terdapat kesenjangan informasi antara pemerintahAlternatif pusat dan daerah terkait tahapan pengadaan tanah. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga (antara pemerintah pusat, daerah, ATR/BPN, DPRD, dan pemangku adat) serta sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan.
Pengelolaan Tanah Khusus dan Penyelesaian Sengketa yang ada di Sumatera Barat, Pengaturan khusus diberlakukan untuk pengadaan di atas tanah ulayat, tanah kas desa, maupun kawasan lainnya. Apabila terjadi penolakan atau sengketa, penyelesaiannya wajib mengutamakan musyawarah serta jalur hukum dan mekanisme resmi yang berlaku.
