Ditjen PPTR Perkuat Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 01:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Daerah II Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di Bandung, pada Senin, (5/10/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penilaian perwujudan RTR tingkat pusat untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan koordinasi pengelolaan KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menyampaikan bahwa Penilaian Perwujudan RTR mencakup evaluasi struktur dan pola ruang, serta aspek kelembagaan termasuk akuntabilitas, partisipasi publik, dan pembiayaan untuk mendukung terbentuknya tata kelola Cekungan Bandung yang lebih ideal serta memastikan bahwa pembangunan kawasan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Mochamad Sauki, menjelaskan bahwa FGD berfokus pada penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor melalui analisis teknis, isu dan tata kelola lintas sektor, serta perumusan strategi kolaborasi dan rekomendasi tindak lanjut dalam mendorong pengelolaan kawasan yang lebih terpadu dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lintas wilayah.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kesenjangan antara perencanaan dan implementasi serta pentingnya integrasi antarkabupaten/kota dan penguatan kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik.

Sementara itu, Akademisi Institut Teknologi Bandung, Nurrohman Wijaya, menekankan pendekatan collaborative governance, dimana Cekungan Bandung sebagai satu kesatuan ekonomi dan ekologi yang memerlukan kolaborasi lintas wilayah dan pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru