Penandatangan Nota Kesepahaman

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 01:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (8/10) – Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana ini tentunya memerlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian lintas sektor.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menyusun Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai landasan bersama dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung pencapaian target pembangunan dan Program Tiga Juta Rumah.

Adapun Nota Kesepahaman Bersama melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Bank Tanah, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, turut menyampaikan peran Kementerian ATR/BPN dari hulu ke hilir dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendukung pencapaian target Program Tiga Juta Rumah.

“Dari sisi hulu, kita fokus menyediakan akurasi informasi lahan, zona nilai tanah, serta kesesuaian tata ruang,” ujar Virgo. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini menyediakan informasi potensi lokasi terbaik untuk difungsikan sebagai perumahan yang dapat dibangun secara legal.

Lebih lanjut, Virgo menjelaskan peran Kementerian ATR/BPN dari sisi hilir. “Sementara di sisi hilir, kita berikan kemudahan total untuk legalisasi aset (sertipikasi), Hak Tanggungan, hingga pengurusan roya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru