Upayakan Optimalisasi Pajak Daerah, Kementerian ATR/BPN bersama Pemkot Bengkulu Gelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah

- Penulis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bengkulu dan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (PTEP) Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah di Provinsi Bengkulu pada Kamis (15/10/2026).

Rapat ini bertempat di Ruang Rapat 201 yang dipimpin langsung oleh Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu serta Kantah Kota Bengkulu.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan guna merespons ketimpangan nilai tanah di Kota Bengkulu yang saat ini tergolong jauh dari harga pasaran riil. Mengingat pentingnya data yang akurat, kegiatan ini berfokus pada dorongan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) serta rencana penyusunan Peta ZNT skala 1:2.500.

Langkah tersebut selaras dengan arahan Menteri ATR/BPN dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah daerah memanfaatkan Peta ZNT sebagai referensi utama perhitungan pajak daerah (BPHTB) dan penetapan tarif pertanahan secara adil serta berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Kasubdit Kurnia Wulan Sari memaparkan skema Perjanjian Kerja Sama (PKS), tahapan penilaian massal, hingga pemanfaatan data bersama yang terintegrasi melalui aplikasi SIPENTA dan KKP. Direktur PTEP dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu turut mengarahkan agar tindak lanjut kerja sama serta pengembangan ZNT di seluruh wilayah Bengkulu dapat segera direalisasikan demi suksesnya Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru