Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Penataan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kawasan Hutan secara Terintegrasi

- Penulis

Jumat, 23 Oktober 2026 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Percepatan penataan lahan perkebunan dan kawasan hutan secara terintegrasi diperlukan untuk mendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hilirisasi, dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Direktif Presiden tentang Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi Martono, mewakili Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kepastian lokasi dan hukum pertanahan dalam mendukung penataan lahan perkebunan kelapa sawit, baik milik masyarakat maupun yang dikuasai negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan penyelesaian persoalan pertanahan dalam pelaksanaan PSN.

Kementerian ATR/BPN mendukung upaya tersebut melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), fasilitasi kepastian hukum dan penerbitan hak atas tanah, serta koordinasi penyelesaian tumpang tindih dan permasalahan penguasaan tanah. Penataan lahan sawit rakyat yang telah melalui pelepasan status kawasan hutan ditindaklanjuti melalui skema reforma agraria sesuai ketentuan.

Rapat menyepakati usulan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional di bawah Presiden untuk menyatukan tata kelola industri dari hulu hingga hilir, melindungi petani sawit rakyat, dan meningkatkan daya saing industri sawit nasional. Juga, percepatan penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan memperkuat kepastian hukum, mendukung keberlanjutan usaha perkebunan rakyat, serta mendorong pemanfaatan lahan secara optimal sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru