Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare Melalui ILASPP

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 04:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perluasan pendaftaran tanah melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025-2029. Dengan dukungan Bank Dunia, program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (26/10/2026).

Dalam pelaksanaannya, ILASPP turut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencapai target pendaftaran tanah pada periode yang ditentukan, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Kedua hal ini diperlukan agar informasi dari berbagai instansi terkait dapat saling terhubung dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tutur Sekjen ATR/BPN.

Baca Juga:  Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil proyek ILASP ini diharapkan tidak hanya memenuhi target kegiatan, namun bisa mendukung kepastian hukum hak atas tanah dan penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Adapun dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP ini, hadir langsung, Willem van der Muur sebagai Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan ini juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (JM/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA
Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:54 WIB

Wujud Nyata Perlindungan Generasi Bangsa Di Kabupaten Kuningan: Sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Jaya Artasena Keluarga dalam Penanggulangan NAPZA

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Berita Terbaru