Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Senin, 16 November 2026.Pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di SDN 2 Cimaranten, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, memicu polemik hukum dan administratif. Proyek yang seharusnya dikelola secara mandiri melalui skema swakelola ini diduga melanggar aturan setelah penanggung jawab lapangan mengakui adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak ketiga (CV.FJ) yang berdomisili usaha di wilayah kecamatan Jalaksana untuk pengadaan material dan pemasangan atap baja ringan serta kusen aluminium.

Penanggung Jawab Lapangan, Ramli, berdalih bahwa kerja sama luar tersebut terpaksa dilakukan demi menjaga standar mutu teknis serta karena ketiadaan toko material dan tenaga ahli spesialis baja ringan di wilayah Kecamatan Cipicung. (16/11). Namun, alasan ini memicu sorotan tajam karena dinilai tidak sejalan dengan jiwa dan aturan baku pengadaan swakelola.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

TINJAUAN REGULASI : BATASAN dan PRINSIP SWAKELOLA

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta aturan teknis turunannya (seperti Peraturan LKPP terkait Pedoman Swakelola):

DEFINISI dan HAKIKAT SWAKELOLA

Swakelola adalah cara pengadaan barang/jasa di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kelompok masyarakat, atau instansi pemerintah lain. Dalam konteks revitalisasi sekolah (Swakelola Tipe IV yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat/P2S), esensinya adalah pemberdayaan swadaya gotong royong masyarakat setempat.

LARANGAN SUBKONTRAK PENUH

Meskipun swakelola diperbolehkan untuk menggunakan tenaga ahli tertentu atau membeli material di luar, skema tersebut dilarang keras diborongkan seluruhnya atau disubkontrakkan secara sepihak kepada badan usaha/kontraktor komersial melalui MoU yang menyerupai kontrak tender biasa (kontraktual).

Baca Juga:  Ditjen PPTR Bekerja Sama dengan Universitas Cendrawsih Jayapura Gelar Forum Diskusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

PRINSIP POTENSI WILAYAH

Pengadaan material dan tenaga kerja dalam swakelola wajib memaksimalkan potensi lokal (minimal dalam lingkup daerah/kabupaten). Meskipun CV.FJ berada di satu kabupaten yang sama (Kecamatan Jalaksana), pengalihan fungsi pengerjaan inti kepada pihak luar tanpa melibatkan partisipasi swadaya masyarakat setempat mencederai asas partisipatif swakelola.

ANCAMAN SANKSI ADMINSTRATIF dan HUKUM

Jika hasil pengawasan atau audit dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur swakelola seperti alih kelola terselubung atau mark-up anggaran akibat jalur birokrasi ganda dengan pihak ketiga, pihak pengelola dan penyedia terkait dapat menghadapi sanksi tegas, antara lain:

SANKSI ADMINSTRATIF

Pembatalan atau penghentian kegiatan, pengembalian dana (kerugian negara/daerah) ke kas negara, serta sanksi administratif bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) atau panitia pelaksana.

SANKSI MASUK DAFTAR HITAM (Blacklist)

Bagi penyedia barang/jasa (badan usaha) yang terlibat dalam praktik swakelola tidak sah atau melanggar ketentuan kontrak kerja sama swakelola.

POTENSI JERAT HUKUM PIDANA

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur kesengajaan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara, kasus ini dapat digiring ke ranah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Publik dan pegiat antikorupsi di Kuningan kini mendesak instansi berwenang serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dana revitalisasi pendidikan tersebut.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
Berita ini 4 kali dibaca
Penanggung Jawab Lapangan, Ramli, berdalih bahwa kerja sama luar tersebut terpaksa dilakukan demi menjaga standar mutu teknis

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Berita Terbaru