Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 04:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Uunk Din Parunggi merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi. (LS/YZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pastikan Kelayakan dan Kesiapan Operasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Apel Kendaraan Dinas
Percepat Penyelesaian Tunggakan Layanan, Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Perkuat Koordinasi dan Strategi Kerja
Wujudkan Kepastian Data Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Ekspose Hasil Pengukuran Bidang Tanah di Desa Prambatan Kidul
Sambut Tahun Anggaran 2027, Kantah Kabupaten Kudus Susun Langkah Strategis melalui Bedah DIPA untuk Optimalisasi Pelayanan Pertanahan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data ASN melalui SIASN dan MyASN dalam Apel Pagi
ATR/BPN Jateng Percepat Pensertipikatam Tanah Wakaf melalui Sosialisasi Program Strategis bersama Komisi II DPR RI di Sukoharjo
Webinar PPTR Series : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 05:25 WIB

Pastikan Kelayakan dan Kesiapan Operasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Apel Kendaraan Dinas

Rabu, 18 November 2026 - 05:24 WIB

Percepat Penyelesaian Tunggakan Layanan, Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Perkuat Koordinasi dan Strategi Kerja

Rabu, 18 November 2026 - 05:23 WIB

Wujudkan Kepastian Data Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Ekspose Hasil Pengukuran Bidang Tanah di Desa Prambatan Kidul

Rabu, 18 November 2026 - 05:22 WIB

Sambut Tahun Anggaran 2027, Kantah Kabupaten Kudus Susun Langkah Strategis melalui Bedah DIPA untuk Optimalisasi Pelayanan Pertanahan

Rabu, 18 November 2026 - 05:20 WIB

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data ASN melalui SIASN dan MyASN dalam Apel Pagi

Berita Terbaru