Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm (KH-BLLF) secara resmi mengajukan surat permohonan atensi, perhatian, dan pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. Surat bernomor 048/11/KH-BLLF/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 tersebut berkaitan dengan adanya keterlibatan pejabat di Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan yang berstatus sebagai jaksa aktif dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan.

Perkara yang dimaksud terdaftar dengan Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng, di mana unsur Pemerintahan Kabupaten Kuningan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Tergugat serta Bupati Kuningan sebagai Turut Tergugat tengah menghadapi gugatan perdata dari klien mereka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu kuasa hukum Penggugat, Bambang L.A. Hutapea, S.H., M.H., C.Med. dkk, menjelaskan bahwa langkah mengajukan permohonan pengawasan ke Kejaksaan Agung ditempuh sebagai bentuk ikhtiar hukum agar proses persidangan berlangsung objektif, independen, dan imparsial.

“Kami memandang keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda dan mewakili kepentingan pihak tergugat dalam sengketa perdata dengan warga perlu mendapatkan kejelasan secara kelembagaan. Hal ini penting agar tidak memunculkan persepsi adanya pengaruh jabatan atau kedudukan institusional dalam proses hukum,” ujar Bambang dalam keterangannya.

Baca Juga:  Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Beserta Jajaran Menerima Kunjungan dari Bapak Surya Tjandra Berdiskusi Terkait Tanah Untuk Kemakmuran dan Keadilan

Dalam surat permohonannya, tim kuasa hukum dari kantor “Hukum Bambang Listi Law Firm” merujuk pada sejumlah landasan hukum dan etika profesi. Di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak warga negara dalam menjalankan usaha/perdagangan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jo. UU Nomor 7 Tahun 2014), serta ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Tim kuasa hukum juga menyoroti konteks kelembagaan di daerah, mengingat unsur pemerintahan yang bersengketa merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bersinggungan dengan unsur penegak hukum dan peradilan di daerah.

Melalui permohonan tersebut, Penggugat berharap Jaksa Agung RI dapat memberikan perhatian serta pengawasan sesuai kewenangannya guna memastikan setiap aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan tidak tendensius, sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dapat terjaga.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru