Komisi II DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke purwakarta Ditjen PPTR Hadir Mengawasi Isu Tata Ruang

- Penulis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Purwakarta pada Selasa, (2/12/2025). Kehadiran PPTR merupakan dukungan pemerintah pusat agar penyelenggaraan penataan ruang daerah selaras dengan kebijakan nasional. Kunjungan Komisi II ini fokus pada evaluasi pemerintahan daerah, kemandirian fiskal, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata ruang, dan pelayanan publik.

Kegiatan dipimpin oleh M. Rifqinizamy Karsayuda bersama jajaran anggota Komisi II DPR RI. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan dihadiri unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, Kanwil BPN Jawa Barat, serta Kantor Pertanahan Purwakarta.

Komisi II DPR RI menilai tata kelola pemerintahan Purwakarta masih perlu diperkuat, terutama optimalisasi PAD, efektivitas TKD, dan akuntabilitas APBD. Kapasitas fiskal dinilai masih bergantung pada transfer pusat. Komisi II DPR RI juga menyoroti ketimpangan kinerja BUMD, perlunya peningkatan akuntabilitas BLUD, serta pentingnya penegakan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)–Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk isu Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan volume sampah, dan mitigasi risiko pergerakan tanah.

Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara memaparkan perkembangan penyusunan dokumen rencana tata ruang Kabupaten Purwakarta. Revisi RTRW Purwakarta telah melalui proses penilaian lintas sektoral (linsek) pada 12 November 2025 dan saat ini berada dalam tahap penyempurnaan di pemerintah daerah. Purwakarta juga telah memiliki dua RDTR yang telah ditetapkan, yakni RDTR Perkotaan Bungursari (Perbup No. 145/2021) dan RDTR Perkotaan Cibatu (Perbup No. 18/2024), yang menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian perizinan berusaha. Untuk memperkuat sistem penataan ruang, Ditjen PPTR mengusulkan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Tahun 2026 untuk Perkotaan Maniis, Tegalwaru, dan Sukatani.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketika Pimpinan dan Warga Bersujud Bersama, Safari Subuh Kapolresta Pati Tuai Apresiasi
Dugaan Pungutan Rp50 Ribu Kemping Pramuka di SMKN 3 Kuningan Tanpa Musyawarah: Komite Sekolah dan Regulasi Kemendikbudristek Disorot
Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan
Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang
Pengukuran Terjadwal Hadirkan Layanan Pertanahan yang Lebih Jelas bagi Masyarakat
Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat
Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria Disepakati untuk Dilanjutkan ke Sidang Paripurna
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 00:52 WIB

Ketika Pimpinan dan Warga Bersujud Bersama, Safari Subuh Kapolresta Pati Tuai Apresiasi

Selasa, 22 September 2026 - 16:54 WIB

Dugaan Pungutan Rp50 Ribu Kemping Pramuka di SMKN 3 Kuningan Tanpa Musyawarah: Komite Sekolah dan Regulasi Kemendikbudristek Disorot

Selasa, 22 September 2026 - 07:34 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

Selasa, 22 September 2026 - 07:34 WIB

Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang

Selasa, 22 September 2026 - 07:33 WIB

Pengukuran Terjadwal Hadirkan Layanan Pertanahan yang Lebih Jelas bagi Masyarakat

Berita Terbaru