Ditjen PPTR Gelar rapat Analisa Kebutuhan Pengembangan kompetensi untuk Perkuat Sumber Daya Manusia

- Penulis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menggelar Rapat Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Rabu (3/12/2025) untuk membahas analisa kebutuhan pengembangan kompetensi dan memetakan prioritas pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis bagi pegawai di lingkungan Ditjen PPTR.

Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara menyampaikan bahwa tantangan pelaksanaan tugas di Ditjen PPTR masih cukup besar karena sejumlah proses masih berjalan manual, misalnya penilaian pelaksanaan KKPR hingga pengendalian HGU. Ariodilah juga menegaskan pentingnya sinergi antara Ditjen PPTR dan BPSDM untuk meningkatkan kapasitas SDM secara menyeluruh. Pihaknya juga berharap penguatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi dapat mempercepat kinerja Ditjen PPTR.

Dalam paparannya, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbin JF) BPSDM Kementerian ATR/BPN menjelaskan arah pengembangan kompetensi melalui Killing Program sebagai prioritas CORPU ATR/BPN. Disampaikan pula bahwa Ditjen PPTR sebagai Institut PPTR telah menyelenggarakan beberapa program diantaranya Pelatihan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan serta lima materi microlearning pada LMS BPSDM. Selanjutnya, Pusbin JF bersama Ditjen PPTR akan menyusun Training Need Analysis (TNA) agar kurikulum pelatihan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum Bramandita Resa Kurnia Dewi memaparkan sejumlah usulan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis yang dibutuhkan, sebaran dan gap kebutuhan formasi jabatan fungsional, serta kesiapan sejumlah modul pelatihan yang telah disusun.

Rapat ditutup dengan penyampaian apresiasi atas dukungan Pusbin JF dalam pengembangan kompetensi pegawai di Ditjen PPTR. Juga, penegasan penguatan kolaborasi Ditjen PPTR dan BPSDM untuk memastikan pengembangan kompetensi SDM berjalan optimal.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR #PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring
Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 
Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu
Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat
Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal
Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:46 WIB

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat

Rabu, 29 April 2026 - 12:42 WIB

Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas

Rabu, 29 April 2026 - 12:37 WIB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring

Rabu, 29 April 2026 - 10:54 WIB

Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 

Selasa, 28 April 2026 - 11:16 WIB

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu

Berita Terbaru