Bogor – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong percepatan integrasi kebijakan tata ruang darat dan laut menuju kebijakan satu ruang nasional (One Spatial Planning Policy).
Upaya ini diawali dengan pelaksanaan diskusi multi-pemangku kepentingan bertajuk “Percepatan Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir (Ridge to Reef)” yang diselenggarakan di Kopi Tuguh, Bogor, pada Jumat, 16/05/25.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini sebagai langkah strategis menuju keterpaduan tata ruang darat dan laut dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam kegiatan ini antara lain: Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL KKP, akademisi IPB University, dan Senior Adviser Ocean Program Konservasi Indonesia.
selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id
#BersamaMenataRuang
#DitjenTataRuang
