Karawang, 22 April 2026 – Suararevolusi,com Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kini merembet hingga isu dugaan “ijon pokok-pokok pikiran (pokir)” anggota dewan menuai sorotan tajam dari praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, persoalan tersebut sejatinya tidak akan melebar jika pimpinan DPRD Karawang memiliki pola komunikasi yang baik dan terbuka dengan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang digelar organisasi masyarakat Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) pada Rabu (22/4/2026) dapat dihindari apabila DPRD responsif terhadap permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya diajukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya tidak perlu ada aksi turun ke jalan. GMPI awalnya hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui RDP, tetapi tidak ditanggapi. Ini yang kemudian memicu kekecewaan,” ujar Askun.
Kritik Gaya Komunikasi DPRD
Askun secara tegas menilai gaya komunikasi pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk dan jauh dari harapan publik. Ia menegaskan bahwa menyerap dan merespons aspirasi masyarakat merupakan tugas utama wakil rakyat.
“Apa sulitnya berkomunikasi dengan rakyat? Itu kan bagian dari tanggung jawab mereka,” katanya.
Ia juga menyindir sikap sejumlah anggota dewan yang dinilai berubah setelah menjabat. Menurutnya, saat masa Pemilihan Legislatif (Pileg), para politisi aktif mencari simpati masyarakat, namun setelah terpilih justru cenderung mengabaikan aspirasi publik.
Fenomena tersebut ia ibaratkan sebagai “kacang lupa kulitnya”, yakni melupakan asal-usul setelah memperoleh kekuasaan.
Rangkaian Polemik: KIR, Parkir, hingga Pokir
Lebih lanjut, Askun mengurai kronologi polemik yang berkembang. Ia menyebut persoalan bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang dikaitkan dengan uji KIR oleh Dinas Perhubungan Karawang, yang sempat menuai dugaan sebagai pungutan liar karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Polemik berlanjut ketika muncul usulan parkir gratis di RSUD Karawang oleh salahsatu anggota DPRD.Usulan tersebut memicu pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir oleh pihak ketiga selama ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seiring berkembangnya isu, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat justru mendorong agar efisiensi anggaran difokuskan pada sektor lain, seperti gaji, tunjangan, hingga pokir anggota dewan, ketimbang menggratiskan parkir.
Namun, di tengah dinamika tersebut, DPRD Karawang dinilai tidak menunjukkan respons yang memadai, bahkan terkesan menghindari pembahasan publik.
Peringatan untuk Wakil Rakyat
Askun menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian polemik ini berada di tangan pimpinan DPRD, mulai dari ketua, wakil ketua, pimpinan komisi, hingga ketua fraksi.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan mandat yang harus dijaga. Sikap abai terhadap aspirasi masyarakat, kata dia, akan berdampak pada penilaian publik di masa mendatang.
“Jika komunikasi saja sulit, masyarakat tentu akan mencatat dan mempertimbangkan kembali pilihannya di pemilu berikutnya,” tegasnya.
Kutip Sindiran Dedi Mulyadi
Menutup pernyataannya, Askun mengutip sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait perilaku pejabat yang kerap berubah setelah menjabat.
“Seperti yang disampaikan KDM, saat belum menjabat semua dirangkul demi simpati. Tapi setelah menjabat, justru sulit merespons masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Karawang terkait kritik yang disampaikan.
Polemik ini pun masih menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera diselesaikan melalui dialog terbuka dan transparan.
