Direktorat Jenderal Penataan Agraria Selenggarakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penataan Reforma Agraria Tahun 2026

- Penulis

Senin, 27 April 2026 - 11:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2026, yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (06/08/2026). Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka menyelaraskan pemahaman jajaran penataan dan pemberdayaan di daerah dalam pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

​Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, yang memberikan sambutan secara daring. Dalam sambutannya ia menekankan kepada seluruh jajaran agar juknis penataan akses dapat dipedomani dengan baik dan seksama. “Dalam melaksanakan kegiatan penataan akses kita diamanatkan untuk melakukan pemetaan sosial untuk menemukenali kondisi calon penerima manfaat, kita petakan sektor ekonominya, potensinya, kendalanya, kebutuhannya, agar nantinya dapat kita fasilitasi pemberian pendampingan usaha yang bentuknya beragam,” tutur Embun Sari. Dilanjutkan dengan pemaparan juknis dari masing-masing Kasubdit dari Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat berikut dengan sesi diskusi dengan jajaran seksi penataan dan pemberdayaan guna memperdalam pemahaman mengenai juknis sekaligus menemukan solusi dari kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:  Case Survey Managemen System Pada Bulan Februari, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus raih predikat SANGAT BAIK Bukti nyata Tingkatkan Nilai Transparansi Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

​Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria ini dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktur Landreform, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataaan Agraria serta diikuti oleh seluruh jajaran penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN dari seluruh Provinsi dan jajaran seksi penataan dan pemberdayaan dari seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia yang mengikuti secara daring.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru