Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf Jadi Fokus

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 22:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surakarta — Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta menggelar Sosialisasi Program Strategis Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo. Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta dari pengurus masjid, musala, langgar, perwakilan KUA, DMI, serta lembaga wakaf di Kota Surakarta, Senin (04/05/2026).

Sambutan disampaikan oleh Muchamad Mastur yang menegaskan pentingnya sosialisasi sebagai upaya berkelanjutan ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI sejak 2021 dalam menyampaikan program strategis kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa percepatan sertipikasi tanah wakaf menjadi salah satu fokus utama, khususnya untuk tempat ibadah. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta dukungan Komisi II DPR RI. Selain itu, masyarakat diimbau memastikan kelengkapan dokumen dan kejelasan status tanah guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Baca Juga:  Peringati Hari Santri Nasional 2025, Menteri Nusron: Jadi Generasi yang Menyejahterakan Rakyat Indonesia

Sesi pemaparan menghadirkan Aria Bima Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Budi Rahayu selaku Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, serta Yayuk Kusumorini perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan moderator Olivia Ivana. Materi meliputi prosedur wakaf, persyaratan percepatan sertipikasi, serta penguatan sinergi lintas instansi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sertipikasi tanah wakaf ditargetkan maksimal 98 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap sebagai bentuk komitmen pelayanan yang cepat dan akuntabel.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang membahas berbagai persoalan di lapangan, mulai dari IMB, tanah di sempadan sungai, hingga tumpang tindih lahan. Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan manfaatnya.

#KanwilBPNJateng
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Berita Terbaru