Sinergi Kementerian PANRB dan Ditjen PPTR Dorong Pemda Terapkan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

- Penulis

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Sosialisasi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (SPBPR) Tahun 2026 pada Rabu, (15/7/2026) di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh perangkat daerah bidang penataan ruang dan penanaman modal dari seluruh Indonesia, serta dihadiri Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Membuka kegiatan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana tata ruang, tetapi juga harus diiringi pengawasan terhadap kinerja penyelenggara. Menurutnya, penerapan SPBPR menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung kelembagaan, sumber daya manusia, dan kapasitas anggaran yang proporsional.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Penataan Ruang, Fuad Firmansyah, menjelaskan bahwa penyusunan SPBPR merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus langkah strategis untuk mewujudkan keseragaman, kepastian, dan peningkatan kualitas pelayanan bidang penataan ruang di Indonesia. SPBPR juga akan menjadi dasar pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang, sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan.

Pada kesempatan yang sama, Penata Ruang Ahli Madya, Astuti Yudhiasari, memperkenalkan Buku Panduan SPBPR yang memuat panduan penyusunan, penetapan Standar Pelayanan, hingga pengawasan kinerja SPBPR. Panduan substansi yang disusun dalam buku tersebut menjadi standar minimum (baseline) yang dapat diterapkan secara langsung maupun disesuaikan dengan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.

Melalui sosialisasi ini, Ditjen PPTR mendorong pemerintah daerah menyusun dan menetapkan SPBPR pada 2026 guna mendukung pelaksanaan pengawasan kinerja pemenuhan SPBPR pada 2027 serta meningkatkan kualitas pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas dan akuntabel.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru