Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati melaksanakan Pembinaan Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, pada Rabu (11/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan yang lebih terstruktur dan terukur, sekaligus menjadi forum koordinasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Penataan Agraria di Provinsi Lampung.
Pada arahannya, Dirjen Penataan Agraria menyampaikan potensi Provinsi Lampung yang memiliki posisi strategis dalam Reforma Agraria nasional dengan karakteristik wilayah yang beragam yakni sebagai kawasan pesisir, dataran tinggi, hingga wilayah transmigrasi yang menyimpan potensi sekaligus tantangan tersendiri dalam penataan aset dan penataan akses. Tantangan dan potensi inilah yang menjadikan peranan pembinaan begitu penting dalam rangka memastikan setiap kebijakan dan teknis pelaksanaan di Provinsi Lampung dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterpaduan, dan keberlanjutan.
Yulia Jaya Nirmawati juga menyampaikan bahwa keberhasilan Reforma Agraria yang tidak mungkin hanya ditopang oleh satu institusi, melainkan kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci di antaranya keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dukungan anggaran dan kelembagaan, koordinasi yang solid antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta pendampingan yang berkelanjutan dalam penataan akses dan juga penyelesaian konflik agraria yang adil dan solutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Penataan Agraria juga menyampaikan bahwa Reforma Agraria telah menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah, sehingga Reforma Agraria harus dimasukkan dalam RPJMD maupun Renstra OPD, dan didukung dengan alokasi APBD. Termasuk pengintegrasian ke dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah sehingga dapat dipastikan kesinambungan program dan dampaknya.
Turut hadir pada kesempatan ini Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Direktur Penatagunaan Tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, beserta para Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Lampung.
