Penguatan Bidang Penataan Ruang melalui Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

- Penulis

Jumat, 10 Oktober 2025 - 01:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN selenggarakan pembahasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang, sebagai acuan standar pelayanan bagi Pemerintah Daerah agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan terstandarisasi,
pada Rabu (01/10).

Standar Pelayanan bidang Penataan Ruang disusun sebagai acuan untuk menjamin penyediaan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Namun pada prakteknya saat ini, penerapan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar ini masih belum optimal. Adapun bentuk pelayanan yang diatur antara lain pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang, penyediaan informasi bidang penataan ruang, penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta pengaduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama menekankan pentingnya penyusunan Standar pelayanan bidang penataan ruang dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang. “Standar pelayanan bidang penataan ruang ini penting karena digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penerapan pelayanan Bidang Penataan Ruang” ungkap Aria.

Turut hadir, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto; Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian PANRB, Ayu Apriyanti Harandavina; serta Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andi Simarmata; yang menyampaikan dukungan dan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang tersebut.

Penetapan standar ini nantinya dilanjutkan dengan Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang yang dilakukan secara berjenjang kepada
pemerintah daerah. Dengan demikian, standar pelayanan ini akan berperan tonggak awal untuk memastikan terpenuhinya pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas kepada masyarakat.

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Berita Terbaru