Perkuat Pengendalian Alih Fungsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Gelar Koordinasi Lahan Sawah Dilindungi

- Penulis

Kamis, 6 November 2025 - 05:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kudus — Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penanganan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Rabu, 5 November 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Garuda Restaurant Lantai 2 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu, Andi Renald, yang memberikan arahan terkait pentingnya pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui forum koordinasi ini, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan verifikasi data dan penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi bersama dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang timbul di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan sawah dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya koordinasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk mendukung program nasional dalam pengendalian alih fungsi lahan, menjaga keseimbangan tata ruang, serta mewujudkan pembangunan pertanahan yang berkelanjutan di Kabupaten Kudus.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador
#KantahKabKudus
#Bersamakitapastibisa
#KudusBangkit

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HIMAROHU-RIAU Desak Pemerintah Serius Benahi Jalan Sontang–Duri, Siap Kawal Aspirasi Masyarakat
Kejari Rokan Hulu Komitmen perkuat penegakan hukum Siap Jalankan Instruksi JAM PIDSUS Tanpa Pandang Bulu
Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat
Transformasi Pelayanan, Menteri Nusron Siapkan Pola Karier Baru untuk Perkuat Profesionalisme Pegawai ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng Sepakati Optimalisasi Kerja Sama untuk Perbaikan Pelayanan Publik, Pengelolaan Aset, dan Pendapatan Daerah
Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Tim KIM WAS MAT , PN Pasir Pengaraian Kunjungi Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan
TPP KONI Rokan Hulu Buka Pendaftaran Calon Ketua Umum Periode 2026–2030, Musorkablub Digelar 10 Agustus
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 10:26 WIB

HIMAROHU-RIAU Desak Pemerintah Serius Benahi Jalan Sontang–Duri, Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:16 WIB

Kejari Rokan Hulu Komitmen perkuat penegakan hukum Siap Jalankan Instruksi JAM PIDSUS Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:21 WIB

Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat

Jumat, 31 Juli 2026 - 03:58 WIB

Transformasi Pelayanan, Menteri Nusron Siapkan Pola Karier Baru untuk Perkuat Profesionalisme Pegawai ATR/BPN

Jumat, 31 Juli 2026 - 03:57 WIB

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng Sepakati Optimalisasi Kerja Sama untuk Perbaikan Pelayanan Publik, Pengelolaan Aset, dan Pendapatan Daerah

Berita Terbaru