Dirjen PHPT Dampingi Menteri ATR/BPN dan Wamen ATR/BPN Hadiri Wisuda STPN Tahun Akademik 2024/2025

- Penulis

Kamis, 11 September 2025 - 02:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yogyakarta (30/08/2025) – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menghadiri Upacara Wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Tahun Akademik 2024/2025.

Acara wisuda yang berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Kampus STPN Yogyakarta ini mengukuhkan sebanyak 624 wisudawan dan wisudawati dari berbagai program studi. Kehadiran Menteri, Wakil Menteri, serta jajaran Kementerian ATR/BPN menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PHPT Asnaedi menyampaikan pesan penting kepada para lulusan STPN. Menurutnya, wisuda bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan titik awal untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Momentum wisuda ini bukan hanya akhir dari sebuah perjalanan pendidikan, tetapi juga awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Sebagai generasi baru di bidang pertanahan, saudara-saudari diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan layanan pertanahan yang modern, transparan, dan berintegritas,” ujar Asnaedi.

Beliau juga menegaskan bahwa kehadiran generasi muda profesional di bidang pertanahan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari transformasi digital layanan pertanahan, penataan ruang, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan agraria yang berkeadilan.

Penyelenggaraan wisuda STPN tahun ini menjadi salah satu momen penting dalam mencetak SDM pertanahan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika kebutuhan layanan publik di era modern. Kementerian ATR/BPN berharap para lulusan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk mendukung visi besar kementerian dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, maju, dan modern.

#HariRadioRepublikIndonesia
#RRI80Tahun
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#ATRBPNTerbaik
#KantahKabKudus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring
Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 
Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu
Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat
Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal
Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:46 WIB

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat

Rabu, 29 April 2026 - 12:42 WIB

Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas

Rabu, 29 April 2026 - 12:37 WIB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring

Rabu, 29 April 2026 - 10:54 WIB

Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 

Selasa, 28 April 2026 - 11:16 WIB

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu

Berita Terbaru