Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam audiensi terkait strategi percepatan Reforma Agraria bertempat di Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Rabu (24/09/2025). Audiensi yang dilaksanakan Pimpinan DPR RI bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dengan Konsorsium Pembaruan Agraria ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
Pada kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap prinsip keadilan Reforma Agraria serta Redistribusi Tanah. Ia menyatakan setuju dengan apa yang diusulkan dan disuarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). “Tentang prinsip keadilan dalam redistribusi tanah, kami ingin ada keadilan struktural terhadap redistribusi tanah ini. Karena masih ada beberapa hal yang menurut dalam prinsip kami mengganjal, terutama dalam masalah peta dan definisi tentang plasma,” tutur Menteri Nusron.
Pertemuan ini menghasilkan 3 kesimpulan di antaranya DPR mendorong pemerintah dalam percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria, dan DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.
Turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pariwisata, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Plt. Menteri BUMN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Landreform, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), beserta sejumlah perwakilan organisasi petani.
Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria
@kementerian.atrbpn
#MelayaniProfesionalTerpercaya
