Capaian 1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran dalam Aspek Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dalam Mendukung Asta Cita Reforma Agraria

- Penulis

Jumat, 24 Oktober 2025 - 23:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halo #SobATRBPN,

Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Kabinet Merah Putih, berbagai capaian positif terus diwujudkan di berbagai sektor pembangunan nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, turut berkontribusi nyata melalui program Reforma Agraria, khususnya pada bidang Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

– Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, capaian redistribusi tanah menunjukkan hasil signifikan, yaitu:
– 6.049 bidang tanah dengan luas 3.191,45 hektare berasal dari sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) non pelepasan kawasan hutan.
– 28.922 bidang tanah dengan luas 13.624,83 hektare berasal dari TORA hasil pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga:  Ditjen PTPP gelar Rapat Persiapan Pengadaan Pembuatan Peta ZNT melalui mekanisme Kontrak Payung Mulai Periode tahun 2026

Selain redistribusi, Kementerian ATR/BPN juga aktif dalam pemberdayaan tanah masyarakat melalui:

1. Pemetaan sosial terhadap 9.100 kepala keluarga (KK).
2. Pendampingan usaha akses kepada 14.900 KK penerima manfaat Reforma Agraria.

Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan semangat Asta Cita pemerintah.

Yuk, terus dukung langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat! ☝🏼

#SetahunBerdampak
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan
Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi
Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 06:32 WIB

GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan

Senin, 16 November 2026 - 04:21 WIB

Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi

Minggu, 15 November 2026 - 09:26 WIB

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Berita Terbaru