GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 06:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuningan terkait rencana optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, Senin (16/11/2026).

Di tengah upaya pemerintah daerah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Manap mengingatkan agar kebijakan penagihan tidak dilakukan dengan cara-cara menekan masyarakat kecil yang saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perlu diingat, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang rawan. Jangan sampai ada pemaksaan pembayaran pajak kendaraan terhadap masyarakat miskin. Jika pendekatannya terlalu menekan, justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan merusak kondusivitas daerah,” tegas Manap.

Lebih lanjut, Manap menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah sedang menghadapi tantangan serius. Berbagai informasi dan dugaan penyelewengan uang pajak turut menggerus tingkat kepercayaan masyarakat, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas nyata dari pemerintah.

GIBAS menegaskan bahwa sebelum menertibkan masyarakat hingga ke pelosok desa, para pejabat dan penyelenggara pemerintahan wajib menunjukkan contoh nyata. Pemerintah harus transparan dalam pelaporan harta kekayaan pribadi serta memastikan seluruh aset kendaraan pribadi maupun dinas telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Baca Juga:  Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kudus berikan Pengarahan kepada PPPK

Dalam kesempatan yang sama, Manap secara terbuka mempertanyakan status administrasi dan pembayaran pajak kendaraan Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi E 1472 YA yang belakangan sering digunakan oleh Bupati Kuningan. Penjelasan secara terbuka ini diperlukan demi menegakkan prinsip kesetaraan (equality before the law) agar tidak muncul kesan bahwa rakyat kecil diawasi ketat sementara kendaraan pejabat luput dari perhatian.

GIBAS meminta Pemda Kuningan memberikan kebijakan masa toleransi yang jelas bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah didorong untuk hadir membawa solusi, bukan menambah beban rakyat.

Pengawasan pajak hingga tingkat desa dan kelurahan diminta agar tidak dijadikan instrumen untuk menakut-nakuti warga. Aparatur di tingkat bawah diarahkan untuk lebih mengedepankan sosialisasi dan pendekatan persuasif yang humanis.

“Pemda Kuningan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan hanya melihat target PAD, tetapi lihat juga kondisi nyata masyarakat. Pajak memang kewajiban, tetapi pendekatan pemerintah harus mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkas Manap.

GIBAS berharap Pemda Kuningan segera mengevaluasi pola penagihan pajak, menetapkan kebijakan toleransi yang manusiawi, serta memastikan bahwa transparansi dimulai dari para pejabatnya sendiri sebelum menuntut ketaatan penuh dari rakyat.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AKHIR PEKAN TETAP MELAYANI, PELATARAN HADIR UNTUK MASYARAKAT
SERTIPIKAT ELEKTRONIK, APA SAJA KEUNGGULANNYA?
Perpanjangan dan Pemutakhiran KKPR, Wujudkan Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan
Cukup Rp50.000, Masyarakat Bisa Mengakses Berbagai Layanan Pertanahan
Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi
Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
Berita ini 1 kali dibaca
kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah sedang menghadapi tantangan serius

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 07:17 WIB

AKHIR PEKAN TETAP MELAYANI, PELATARAN HADIR UNTUK MASYARAKAT

Senin, 16 November 2026 - 07:16 WIB

SERTIPIKAT ELEKTRONIK, APA SAJA KEUNGGULANNYA?

Senin, 16 November 2026 - 07:14 WIB

Perpanjangan dan Pemutakhiran KKPR, Wujudkan Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan

Senin, 16 November 2026 - 07:12 WIB

Cukup Rp50.000, Masyarakat Bisa Mengakses Berbagai Layanan Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 06:32 WIB

GIBAS Kuningan Ingatkan Pemda: Jangan Paksa Rakyat Kecil Bayar Pajak, Pejabat Wajib Beri Teladan dan Transparan

Berita Terbaru

Uncategorized

AKHIR PEKAN TETAP MELAYANI, PELATARAN HADIR UNTUK MASYARAKAT

Senin, 16 Nov 2026 - 07:17 WIB

Uncategorized

SERTIPIKAT ELEKTRONIK, APA SAJA KEUNGGULANNYA?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:16 WIB

Uncategorized

Cukup Rp50.000, Masyarakat Bisa Mengakses Berbagai Layanan Pertanahan

Senin, 16 Nov 2026 - 07:12 WIB