Pastikan Berjalan Sesuai Rencana, Kementerian ATR/BPN Dukung Transisi Pembangunan IKN Tahap 2

- Penulis

Rabu, 12 November 2025 - 01:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IKN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memasuki tahap kedua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan penuh agar transisi pembangunan dapat berjalan dengan baik hingga tuntas. Dukungan ditegaskan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN, di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).

“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy.

Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan IKN tidak hanya pada tahap koordinasi, tetapi juga menyentuh dasar utama pembangunan kota, yaitu ketersediaan tanah dan kepastian tata ruangnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sedari pembangunan awal di tahun 2020, sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Lalu, juga dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” terang Wamen Ossy.

Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN. Ke-13 paket itu meliputi pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan.

Sedangkan dalam aspek tata ruang di IKN, saat ini sudah tuntas sembilan RDTR, yang mana RDTR itu sudah siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga:  RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

Dalam rapat koordinasi ini, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan IKN tahap kedua sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Dengan peraturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam rangka IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

“Indikatornya itu mulai dari terbangunnya KIPP IKN sebanyak 800-850 hektare; pembangunan gedung mencapai 20%; pembangunan hunian mencapai 50%; ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50%; lalu, indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%,” jelas Kepala OIKN.

Dengan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memonitor pembangunan IKN agar berjalan baik dan tuntas. Sebagai informasi, rapat ini merupakan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. (AR/RT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​
*Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru