Koordinasi Penunjukan Lokasi Bidang Konsolidasi Tanah di Desa Klumpit, Kantah Kudus Bersinergi dengan Dinas PUPR

- Penulis

Rabu, 19 November 2025 - 10:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kudus, Selasa 18 November 2025 — Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus melalui Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Atikah, A.Ptnh., M.Si, bersama Koordinator Kelompok Substansi serta staf terkait, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Pertemuan ini difokuskan pada proses penunjukan lokasi bidang tanah peserta Konsolidasi Tanah di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah berjalan sesuai prosedur dan memenuhi aspek teknis tata ruang. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kudus dan Dinas PUPR melakukan penyelarasan data, verifikasi lapangan, serta pemetaan awal terhadap lokasi-lokasi yang akan menjadi bagian dari penataan lahan.

Dalam pelaksanaannya, tim Kantor Pertanahan Kudus bersama PUPR melakukan pembahasan mendalam mengenai kondisi eksisting, rencana penataan, serta potensi pengembangan wilayah di Desa Klumpit. Sinergi kedua instansi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Konsolidasi Tanah yang terarah, tertib, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Kantor Pertanahan dalam menjamin kualitas perencanaan sekaligus memitigasi potensi kendala pada tahap implementasi. Dengan dukungan PUPR, kegiatan Konsolidasi Tanah diharapkan berjalan efektif serta mendukung pembangunan ruang yang lebih tertata dan berkelanjutan di Kabupaten Kudus.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai upaya menciptakan penataan ruang dan pertanahan yang harmonis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador
#KantahKabKudus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 07:23 WIB