Sekjen ATR/BPN Instruksikan Satker Se-Indonesia untuk Fokus Membedah DIPA 2026

- Penulis

Sabtu, 13 Desember 2025 - 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Acara ini digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja (Satker) terkait arah perencanaan dan kebutuhan anggaran tahun 2026.

“Setelah kegiatan ini, saya minta masing-masing Satker lakukan bedah DIPA. Tentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana, dan kesiapan pelaksanaan sejak awal. Saya ingin kita semuanya betul-betul memahami postur anggaran kita di tahun 2026. Kalau nanti ada keberhasilan, itu keberhasilan kita bersama,” ujar Dalu Agung Darmawan kepada jajaran ATR/BPN yang hadir.

Dengan pesan tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan agar seluruh Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat Pengelola Anggaran segera melakukan penajaman perencanaan. Anggaran nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 yang akan dikelola mencapai Rp9,49 triliun. Terbagi dengan Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Besaran anggaran tersebut diharapkan dapat dikelola dengan perencanaan yang matang sesuai kebutuhan tiap Satker.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalu Agung Darmawan mengingatkan, daerah memegang peranan besar karena sebagian PNBP bersumber dari layanan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan. “PNBP itu sebagian besar berasal dari daerah. Pastikan target Rp1,92 triliun itu dapat dimanfaatkan dengan baik,” pesannya kepada para peserta.

Baca Juga:  Coaching Clinic Rancangan Peta Proses Bisnis Manajemen Talenta

Senada dengan pernyataan Sekjen ATR/BPN, Kepala Bagian Perencanaan Program, Budiyarsih, juga menyoroti pentingnya ketepatan data dalam penyusunan anggaran. “Kualitas perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh Satker memahami mekanisme perekaman PNBP secara benar, selaras, dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Usai sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tema “Tata Cara dan Simulasi Perekaman Target PNBP melalui Aplikasi SIMPONIV2”. Sesi ini menghadirkan narasumber, yaitu dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, David Nalendra Fitriawan; serta dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, Pamuji Harto. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Subbagian Perencanaan Tahunan, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan, Anggraeni Puspitasari.

Adapun peserta kegiatan ini antara lain sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Jabodetabek yang hadir langsung, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia lainnya yang hadir secara daring. (SG/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lapas Pasir Pengaraian Gandeng Kopdes Merah Putih, Pasarkan Produk Karya Warga Binaan •
Dukung Percepatan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2026
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melakukan Verifikasi dan Validasi NPGT di Provinsi Kalimantan Selatan
Perkuat Arah Reforma Agraria Direktorat Jenderal Penataan Agraria Hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI
Akselerasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Diatas HPL Badan Bank Tanah
Bahas Evaluasi dan Arah Kebijakan Reforma Agraria Dalam RPJMN 2025-2029
Ditjen PPTR dan PT Semen Indonesia Bahas Solusi Aset Tanah dan Dukung Program Prioritas Presiden
Delapan Provinsi Lumbung Padi Nasional Didorong Percepat Penetepan LB2B 87 Persen
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 16:47 WIB

Lapas Pasir Pengaraian Gandeng Kopdes Merah Putih, Pasarkan Produk Karya Warga Binaan •

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:24 WIB

Dukung Percepatan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2026

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:22 WIB

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melakukan Verifikasi dan Validasi NPGT di Provinsi Kalimantan Selatan

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:21 WIB

Perkuat Arah Reforma Agraria Direktorat Jenderal Penataan Agraria Hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:20 WIB

Akselerasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Diatas HPL Badan Bank Tanah

Berita Terbaru

Uncategorized

Dukung Percepatan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2026

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:24 WIB

Uncategorized

Akselerasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Diatas HPL Badan Bank Tanah

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:20 WIB