Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dokumen pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan edukasi mengenai berbagai jenis alas hak lama, salah satunya Verponding.
Verponding merupakan dokumen pertanahan peninggalan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dahulu digunakan sebagai tanda pembayaran pajak atas tanah atau bangunan. Dokumen ini sering dijumpai dalam proses pendaftaran tanah, khususnya pada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar secara resmi dan belum bersertipikat.
Seiring dengan perkembangan regulasi pertanahan nasional, masyarakat perlu memahami bahwa mulai tahun 2026, seluruh alas hak lama, termasuk Verponding, tidak lagi berlaku sebagai alat bukti kepemilikan tanah secara langsung. Dokumen-dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk atau data pendukung dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini tidak berarti hak masyarakat atas tanah menjadi hilang, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah yang tertib, modern, dan terintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat yang masih memiliki alas hak lama diimbau untuk segera melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setempat agar hak atas tanahnya tercatat secara resmi dan memperoleh sertipikat.
Melalui edukasi berkelanjutan seperti infografis dan publikasi informasi, Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat tidak salah persepsi dan semakin memahami pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang melayani, profesional, dan terpercaya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik.
#KementerianATRBPN
